BKKBN Kaltim:  Perlu Ada Tata Kelola Kependudukan  di IKN Nusantara

KALTIM - Kepala  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Kalimantan Timur (BKKBN Kaltim), Dr. Sunarto, SKM, M.Adm,  menjelaskan bahwa pemindahan Ibu Kota Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu ada tata kelola kependudukan sehingga pemindahan itu akanmenghasilkan dampak yang positif. Hal itu disampaikannya dalam sebuah perbincangan di Samarinda, Rabu (21/12/2022).

“Secara Umum ada dua ada dua sisi yang pertama Sisi keuntungan, Dari sisi keuntungan Kehadiran IKN itu tentu akan memberi peluang bagi masyarakat daerah, hal ini dilihat dari sisi Migrasi (perpindahan penduduk) akan bertambahnya jumlah penduduk , peluang dari sisi Ekonomi misal Kebutuhan Tempat Tinggal maka masyarakat lokal bis sebagai penyedia tempat tinggal dengan menyewakan rumah, bahkan di swasta terlibat bangunan perumahan. Kemudian kebutuhan hidup, kebutuhan dasar juga akan bertambah ini juga sebagai peluang. Kedua dari sisi negatif, bila migrasi/Urban  (pertambahan penduduk) bila tidak dikelola dengan baik dengan penyediaan lapangan pekerjaan, kurangnya penyediaan Pemukiman tentu akan berdampak negatif terutama dampak sosial bisa meningkatkan kriminalitas baik terang-terangan maupun terselubung, " ungkapnya yang diterima redaksi Jabar.indonesiasatu.co.id grup. 

Baca juga: Perang Mafia Tanah, Kementrian ATR/BPN Tingkatkan Kompetensi Majelis Pembina dan Pengawas PPAT

Dia menambahkan bahwa untuk itu, maka perlu kita sikapi. Pertama, perlu mempersiapkan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Lokal dari sisi intelektualnya dan kompetisinya sehingga penduduk lokal ampu bersaing. Ketika penduduk lokal itu mampu bersaing tentu urban - urban tadi akan merasa sungkan, akan merasa tidak nyaman ketika melakukan hal negatif. Kedua, persiapan kebutuhan pokok terutama pada sektor kebutuhan pokok seperti  pertanian perlu menyiapkan diri sebagai bagian antisipasi, bila kebutuhan pokok terpenuhi, masyarakat akan tidak berpikir negatif dan tidak muncul perilaku negatif. Perilaku negatif muncul cenderung karena kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Ketika di wilayah lokal bisa menyediakan, saya yakin akan hal negatif itu tidak terjadi.

“Posisi BKKBN dalam hal ini, tentu akan menyiapkan data, pertama data keluarga yang berisiko seperti data yang rentan dari data ini menjadi pokok pembinaan kita. Kita punya program itu.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Atas dasar data kependudukan, kemudian dilakukan perencanaan untuk melakukan intervensi, harapan kita, agar hal negatif tidak terjadi. BKKBN sudah menyiapkan data-data tersebut kapanpun data dibutuhkan tersebut kami siap. Selain itu kami telah melakukan pembinaan agar kearifan lokal tetap terjaga, karena dampak IKN akan bisa merubah budaya lokal (akulturasi budaya lokal). Budaya itu bagian dari sebuah penguatan ke pemerintahan. Sehingga eksistensi sebuah kebudayaan produk masyarakat lokal tetap terjaga.

" Kemudian beberapa ahli yang saya tahu dan pada pakar di Kalimantan Timur ini banyak sekali yang sudah berpendapat baik itu dari sisi sosial budaya dari sisi ekonomi, ketahanan pangan, dari sisi keamanan, Saya yakin kita sepakat semua bahwa dengan berpindahnya ibukota negara IKN ini akan harapannya berdampak positif", ujarnya.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan dampak negatif, mudah-mudahan dengan sinergitas semua tokoh yang ada di Kalimantan Timur dan sekitarnya tidak hanya Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Barat Kalimantan Utara itu juga punya peran Karena  menjadi bagian dari penyangga tentu kabupaten kota yang lain juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kehadiran IKN, " tutupnya mengakhiri. ( MR)